Apakah Sistem Kapitalis Lebih Baik dari Sistem Sosialis?

Kapitalisme dan sosialisme merupakan dua kata yang sering saya baca di buku pelajaran Ekonomi SMA dahulu. Dulu, kata-kata ini terdengar sangat asing di telinga saya dan saya mengalami kesulitan untuk memahami arti dan penerapannya di sistem perekonomian dunia.

Namun setelah beranjak dewasa, saya mulai memahami kedua istilah yang sering didengungkan di era Perang Dingin ini. Keduanya tak lebih dari sistem perekonomian yang digunakan oleh sejumlah negara untuk mengelola sumber daya ekonomi dan mengatur sarana produksi yang ada di negaranya. Kedua sistem ini memiliki prinsip yang bertolak belakang dalam berbagai unsur ekonomi yang diaturnya.

Image for post

Kapitalisme

Perkembangan sistem perekonomian modern ditandai dengan diterbitkannya The Wealth of Nations pada tahun 1776 oleh Adam Smith.

Dalam bukunya, Smith memberikan pembahasan mengenai banyak topik, di antaranya: tenaga kerja, modal, suku bunga, dan perdagangan. Smith berpendapat bahwa mekanisme pasar bebas tanpa campur tangan pemerintah yang berlebihan dapat membantu dalam pencapaian kepentingan bersama. Menurut Smith, kemakmuran dapat dicapai apabila individu berlaku sesuai kepentingan diri sendiri dan keseimbangan pasar akan terjadi secara alamiah tanpa perlu campur tangan pemerintah. Melalui mekanisme pasar bebas tanpa banyak regulasi, atau yang biasa disebut dengan laissez-faire, harga-harga barang dan jasa, termasuk upah dan suku bunga, akan tercapai dengan sendirinya. Hal ini lah yang menjadi dasar pemikiran ekonomi kapitalis, dimana kepemilikan faktor-faktor produksi bebas dimiliki oleh pihak swasta atau individu.

Dalam sistem perekonomian kapitalis, tidak ada pembatasan kepemilikan faktor produksi. Siapapun berhak memiliki faktor produksi, melakukan proses produksi dan menjual hasil produksinya, baik itu berupa barang maupun jasa. Hasil produksi tersebut akan dibeli oleh konsumen dengan harga yang disepakati antara penjual dan pembeli. Hal ini akan memacu terjadinya persaingan antar produsen untuk menghasilkan barang dan jasa yang laku dan disukai oleh konsumen.

The Wealth of Nations diterbitkan pada awal terjadinya revolusi industri di Eropa dan pemikiran-pemikiran Smith yang tertuang dalam buku tersebut banyak yang diadopsi oleh pemerintahan Britania Raya saat itu. Dengan berjalannya revolusi industri, sistem perekonomian kapitalis pun semakin berkembang.

Namun, hal ini menimbulkan beberapa masalah, termasuk di antaranya masalah ketimpangan yang parah. Pemilik faktor-faktor produksi terus mengedepankan keinginan mereka untuk mengantongi keuntungan lebih banyak. Hal ini menyebabkan terjadinya degradasi kelayakan kerja para buruh. Saat itu, banyak buruh yang dipekerjakan dengan kondisi kerja yang buruk, jam kerja yang panjang, gaji yang rendah, dan minimnya perhatian terhadap keamanan dan kepentingan mereka. Anak-anak pun umum dipekerjakan dalam kondisi-kondisi yang tidak layak.

Sosialisme

Selain komunisme, yang termasuk sistem perekonomian terencana lainnya adalah sistem perekonomian sosialis. Sama seperti pada sistem komunis, dalam sistem sosialis, pemerintah juga merupakan pemilik faktor-faktor produksi. Namun, tidak seperti pada sistem komunis, dalam sistem perekonomian sosialis, individu atau swasta bisa memiliki properti pribadi. Selain itu, pada sistem perekonomian sosialis, upaya dari anggota masyarakat dihargai dengan cara pemberian kompensasi. Jika pada sistem komunis semua hasil produksi dibagi secara merata kepada masyarakat berdasarkan kebutuhan masing-masing, pada sistem sosialis, pembagian hasil produksi tersebut dilakukan berdasarkan upaya dan kontribusi masing-masing anggota masyarakat terhadap negara, seperti berdasarkan jumlah pajak yang dibayarkan ke negara.

Dapat dikatakan bahwa sosialisme merupakan bentuk komunisme yang lebih ringan. Bahkan, sosialisme sering dianggap sebagai proses awal transisi dari kapitalisme menuju komunisme.

Seperti komunisme, tidak ada satu negara pun yang menerapkan sistem perekonomian sosialis murni. Negara-negara Skandinavia seperti Norwegia dan Swedia yang banyak dianggap sebagai negara sosialis juga memiliki sektor-sektor kapitalis, seperti adanya perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh pihak swasta. Akan tetapi, pada umumnya, negara yang menganut sosialisme membebankan pajak yang tinggi terhadap masyarakatnya. Hal ini juga dapat dilihat di negara-negara Skandinavia. Banyak yang beranggapan bahwa negara-negara tersebut memberikan pelayanan publik dengan kualitas yang sangat tinggi secara gratis untuk warganya, namun hal itu keliru karena masyarakat membayarkan pajak yang sangat tinggi ke negaranya.

Sistem Perekonomian Campuran

Sebagian besar negara di dunia ini menerapkan sistem perekonomian campuran. Sistem perekonomian ini berusaha menyeimbangkan kontrol dari kutub kapitalis dan kutub sosialis sehingga diharapkan tercapai keseimbangan di antara keduanya.

Sistem perekonomian kapitalis murni, dengan pemahaman bahwa campur tangan pemerintah tidak dibutuhkan, gagal dalam memberikan solusi untuk permasalahan mengenai penyediaan barang dan layanan publik. Selain itu, peran pemerintah juga dibutuhkan untuk mengatasi terjadinya kegagalan pasar, seperti terbentuknya monopoli serta untuk menangani masalah eksternalitas, yaitu akibat yang timbul dari proses produksi dan konsumsi, seperti polusi.

Tanpa adanya intervensi pemerintah, penyediaan barang dan layanan publik seperti penyediaan ruang terbuka hijau, penegakan hukum, serta pelayanan pendidikan dan kesehatan tidak dapat berjalan dengan maksimal. Pada umumnya, pihak swasta enggan untuk berkecimpung di dalam sektor yang tidak menghasilkan keuntungan. Selain itu, ada sektor-sektor seperti pendidikan dan kesehatan yang tidak bisa diserahkan sepenuhnya ke mekanisme pasar karena akan mengakibatkan harga pelayanan tersebut melambung tinggi. Hal itu akan mengakibatkan banyaknya anggota masyarakat yang tidak bisa mendapatkan fasilitas-fasilitas tersebut.

Peran pemerintah juga krusial dalam penetapan regulasi agar tidak terjadinya kegagalan pasar yang dapat merugikan masyarakat. Salah satu isu penting yang terjadi pada masa revolusi industri adalah minimnya peran pemerintah untuk menghentikan usaha-usaha yang telah menjelma menjadi monopoli dan oligopoli. Selain itu, tanpa perlindungan terhadap pekerja dan juga minimnya regulasi emisi dan polusi yang dihasilkan oleh pabrik-pabrik, masalah kemiskinan pun meluas serta terjadi kerusakan lingkungan yang parah pada saat revolusi industri.

Oleh karena itu, hampir semua negara saat ini mengadopsi sistem perekonomian campuran. Pemerintah memiliki peran yang kuat dalam menyediakan barang dan layanan publik. Sebagian besar negara juga menetapkan regulasi untuk menghentikan terbentuknya monopoli dan oligopoli, mengimplementasi hukum ketenagakerjaan untuk melindungi pekerja, serta memberi batasan polusi yang boleh dilakukan oleh pabrik dan emisi yang boleh dikeluarkan oleh kendaraan bermotor.

Sebagai contoh, negara Amerika Serikat yang terkenal sebagai negara kapitalis pun memiliki regulasi yang mengatur terjadinya kegagalan pasar, seperti antitrust law. Selain itu, terdapat juga regulasi yang melindungi pekerja, seperti penetapan upah minimum dan larangan mempekerjakan anak.

Seperti kapitalisme, sistem perekonomian terencana juga memiliki beberapa kekurangan. Dengan terpusatnya kepemilikan dan pengalokasian faktor-faktor produksi di tangan pemerintah, kegiatan ekonomi, seperti produksi, distribusi dan konsumsi tidak dapat berjalan dengan efisien. Tanpa adanya kompetisi antar produsen, maka proses terbentuknya ide-ide baru yang mendorong terjadinya inovasi akan sangat terhambat. Oleh karena itu, negara-negara dengan nilai komunisme dan sosialisme yang kental seperti China dan Kuba pun memiliki sektor-sektor yang dibuka untuk pihak swasta.

Sistem Perekonomian Pancasila

Lalu, apakah Indonesia sebenarnya negara sosialis atau kapitalis?

Seperti negara-negara lainnya, Indonesia juga menerapkan sistem perekonomian campuran.

Istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan sistem perekonomian Indonesia adalah sistem perekonomian Pancasila. Inti dari sistem perekonomian Pancasila adalah harmonisasi antara pihak pemerintah dan pihak swasta untuk kepentingan rakyat Indonesia. Barang-barang yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, seperti yang disebut pada UUD 1945 pasal 33 ayat 3, yaitu bumi, air, dan kekayaan alam lainnya, dikuasai oleh negara dan digunakan untuk kemakmuran rakyat. Disisi lain, produksi barang dan jasa lainnya dilakukan oleh pihak swasta. Hal tersebut dapat dilihat dari pembagian peran yang jelas antara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Swasta (BUMS).

Image for post

Walau demikian, Indonesia telah melakukan privatisasi beberapa sektor yang menandakan semakin bergeraknya Indonesia ke arah sistem perekonomian kapitalisme. Persaingan yang terjadi antar BUMS diharapkan dapat mendongkrak produktivitas perusahaan-perusahaan yang telah diprivatisasi tersebut. Namun, seperti yang telah dibahas sebelumnya, dengan semakin kentalnya prinsip kapitalisme yang berlaku di suatu negara, ketimpangan sosial di masyarakat bisa semakin meningkat. Hal ini telah dimitigasi oleh diterapkannya berbagai undang-undang ketenagakerjaan di Indonesia, seperti hukum upah minimum, hukum PHK dan sebagainya. Selain itu, sejak 2014, Indonesia juga telah mewajibkan setiap orang yang berada di Indonesia untuk menjadi anggota BPJS Kesehatan yang merupakan universal healthcare system. Hal ini dilakukan untuk memastikan setiap anggota masyarakat, baik yang berpenghasilan tinggi maupun yang tidak berpenghasilan, dapat memperoleh akses ke pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa seperti banyak negara lainnya, sistem perekonomian Indonesia juga bersifat dinamis dengan diberlakukannya penyesuaian-penyesuaian, baik itu lebih condong ke arah kapitalisme maupun ke arah sosialisme.

Kesimpulan

Sistem ekonomi kapitalisme maupun sosialisme kenyataannya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Hal ini bisa kita lihat dari sejarah negara-negara kapitalis murni maupun negara-negara sosialis murni pada masa Perang Dingin.

Pemerintah negara lain maupun Indonesia menyadari bahwa tidak ada sistem perekonomian yang sempurna dan setiap negara berusaha menyeimbangkan keadaan ekonomi di negaranya masing-masing melalui sistem ekonomi campuran. Perbandingan persentase di antara kutub sosialis maupun kutub kapitalis yang besarannya ditentukan berdasarkan keadaan ekonomi negaranya masing-masing.

“Through hard work and education, we can deliver a strong economy and opportunity for all.” — Julia Gillard

Image for post
Subjective Insight

A wandering soul who is always dreaming, both figuratively and literally.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store