Reformasi yang Diobrak-Abrik? Ataukah Jalan Sebenarnya Menuju Utopia Demokrasi?

Image for post
Image for post

Malam yang lalu saya menyempatkan diri untuk menonton acara Mata Najwa dengan tajuk “Ujian Reformasi di Youtube karena tidak sempat menonton secara live di televisi. Acara ini membahas demonstrasi maupun tuntutan yang sudah dilayangkan para mahasiswa di depan gedung DPR terhadap pasal-pasal yang dianggap bermasalah di dalam RKUHP dan dugaan pelemahan KPK yang menjadi trending topic di social media akhir-akhir ini. Narasumber yang dihadirkan mewakili pihak-pihak yang berkepentingan dan terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam membentuk persepsi maupun interpretasi seluruh rakyat Indonesia. Para mahasiswa yang diwakili oleh ketua BEM UGM dan ketua BEM ITB; ketua staf kepresidenan, Pa Moeldoko; wakil ketua DPR, Fahri Hamzah; anggota komisi 3; anggota dewan pembentuk RKUHP; dan narasumber lain yang kurang saya ingat. Mereka berdebat satu sama lain untuk menyampaikan setiap pandangan dan aspirasi terhadap keputusan pengesahan peraturan perundang-undangan ini dari berbagai sisi dan sudut pandang. Setelah selesai menonton semua segmen acara tersebut, saya pun memutuskan untuk menulis opini maupun persepsi pribadi saya terhadap fenomena kekisruhan demokrasi ini, mengingat status saya yang merupakan seorang fresh graduate yang tentunya masih memiliki idealisme yang tinggi layaknya para mahasiswa pada umumnya.

Sebelumnya, pada tanggal 23 dan 24 September 2019, sejumlah mahasiswa dari berbagai kampus dan almamater di Indonesia melakukan demonstrasi dan berorasi di depan gedung DPR. Selain isu pelemahan KPK, demonstrasi ini juga bertujuan untuk mencegah pengesahan RKUHP yang dinilai banyak memiliki pasal-pasal yang “berbahaya”.

Image for post
Image for post
Revisi UU KPK
Image for post
Image for post
RKUHP
Image for post
Image for post
RKUHP
Image for post
Image for post
RKUHP
Image for post
Image for post
RKUHP
Image for post
Image for post
RKUHP

Memang benar, setelah saya baca beberapa bagian isi dari revisi UU KPK maupun RKUHP di atas, terlihat jelas bahwa pasal-pasal yang ada berpotensi melemahkan KPK dan pemberantasan korupsi di negeri ini secara keseluruhan. Pasal yang multitafsir, mengancam kebebasan berekspresi maupun kebebasan pers, kontradiktif dengan peraturan perundang-undangan yang lain, dll. Semangat reformasi yang selalu dielu-elukan dahulu terancam menjadi pudar dan pias. Demokrasi pun dianggap telah dicederai dan dizalimi. Tidak heran, semua hal ini memicu pergerakan protes mahasiswa secara masif, yang pada akhirnya menghasilkan 7 tuntutan mahasiswa:

1. Mendesak penundaan dan pembahasan ulang pasal-pasal yang bermasalah dalam RKUHP.

2. Mendesak pemerintah dan DPR untuk merevisi UU KPK yang baru saja disahkan dan menolak segala bentuk pelemahan terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

3. Menuntut negara untuk mengusut dan mengadili elit-elit yang bertanggungjawab atas kerusakan lingkungan di Indonesia.

4. Menolak pasal-pasal bermasalah dalam RUU Ketenagakerjaan yang tidak berpihak pada pekerja.

5. Menolak pasal-pasal problematis dalam RUU Pertanahan yang merupakan bentuk penghianatan terhadap semangat reforma agraria.

6. Mendesak pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS).

7. Mendorong proses demokratisasi di Indonesia dan menghentikan penangkapan aktivis di berbagai sektor.

Tidak tanggung-tanggung, per tanggal 30 September 2019 pun, demonstrasi kembali berlangsung di depan gedung DPR. Kerusuhan pun terjadi kembali, lempar batu, bom molotov dan water cannon silih berganti antara aparat kepolisian dan massa yang berunjuk rasa. Banyak rekan-rekan sekerja saya kesulitan untuk pulang dari kantor dikarenakan banyaknya akses dan stasiun yang ditutup.

Kekisruhan politik ini menimbulkan keresahan yang semakin memuncak beberapa pekan terakhir ini. Saya pun secara pribadi merasa tidak nyaman dalam melakukan aktivitas bekerja saya sehari-hari. Peringatan mengenai unjuk rasa digaungkan hampir setiap hari; baik di media sosial, media televisi, maupun melalui rekan sekerja. Tentunya fenomena ini menimbulkan pertanyaan besar. Apakah benar pemberantasan korupsi sedang dilemahkan? Ataukah benar bahwasanya kita terlalu mengagungkan KPK dan menganggapnya layaknya “Tuhan”? Apakah reformasi sedang diobrak-abrik saat ini? Ataukah memang inilah jalan yang harus ditempuh untuk menuju utopia demokrasi?

“Jika kita memilih tidak peduli, lebih sibuk dengan urusan masing-masing, nasib negeri ini persis seperti sekeranjang telur di ujung tanduk, hanya soal waktu akan pecah berantakan.” — Tere Liye, Negeri Di Ujung Tanduk

Image for post
Image for post
Subjective Insight

Written by

A wandering soul who is always dreaming, both figuratively and literally.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store